Tes CPNS 2016 Pemkot Pangkalpinang Masih Menggantung

Published by:

Rencana Pemkot Pangkalpinang untuk merekrut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016, sepertinya sampai saat ini masih menggantung.

Pasalnya hingga saat ini, belum ada keputusan yang sah, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pangkalpinang, Agus Suryadi mengatakan rencananya Pemkot Pangkalpinang, akan merekrut CPNS antara Maret sampai Oktober 2016 ini, namun hingga saat ini, belum ada kejelasan dan informasi yang mereka terima masih simpang siur.

” Untuk formasi sudah kita ajukan, tetapi apakah disetujui atau tidak, pusat yang menentukan. Sampai sekarang masih belum ada kejelasan,” ujarnya.

Alasan pengajuan perekrutan CPNS baru ini, diakui Suryadi lantaran di Kota Pangkalpinang, masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga medis. Untuk tenaga pendidik banyak sudah memasuki usia pensiun.

“Untuk keseluruhan formasi yang telah kita ajukan ada 765 formasi dan itu sudah mencakup tenaga pendidik dan tenaga medis yang di Kota Pangkalpinang sudah banyak yang pensiun,” jelasnya.

Diakui Suryadi, apabila pemerintah pusat menyetujui maka, pihaknya akan melakukan seleksi dengan sebaik-baiknya agar mendapat tenaga penganti yang baik.

” Istilahnya Fresh From The Oven atau masih panas-panasnya dalam berfikir dan bekerja membangun Kota Pangkalpinang kearah yang lebih maju lagi,” ulasnya.

Penipuan Penerimaan CPNS, Puluhan Menjadi Korban

Published by:

Puluhan orang diduga menjadi korban penipuan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan modus seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Sejak kemarin, kami menerima puluhan penelepon yang menanyakan acara apel luar biasa dalam rangka pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah Indriani di Semarang.

Ia mengungkapkan bahwa sesuai pengakuan sejumlah korban penipuan penerimaan CPNS, apel luar biasa terkait pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS itu akan dilaksanakan di aula BKD Jateng di Kota Semarang.

“Bahkan, ada beberapa korban yang mengaku telanjur membayar Rp150 juta pada oknum yang diduga merupakan pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Menurut dia, para korban penipuan penerimaan CPNS berasal dari berbagai daerah seperti Kota Semarang, Kabupaten Kendal, dan Lumajang, Jawa Timur.

“Kami meminta salah satu korban penipuan untuk datang ke kantor BKD Jateng dengan membawa surat undangan acara apel luar biasa pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS,” katanya.

Pada surat undangan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS yang diterima, kata dia, menggunakan kop BKD Jateng, bahkan dalam surat undangan yang tertanggal 7 Januari 2016 itu juga mengatur pakaian yang harus digunakan peserta yakni atasan warna putih lengan panjang dan bawahan warna hitam serta sepatu hitam.

“Terus terang saya kaget dan ini jelas penipuan karena pada 2015 tidak ada penerimaan CPNS, bahkan hingga saat ini belum ada formasi dari pusat,” ujarnya.

Beberapa kejanggalan yang ditemukan pada surat undangan acara pembekalan dan penyerahan surat keputusan pengangkatan menjadi PNS itu antara lain, yang bertanda tangan adalah Kepala BKD Jateng Arief Irwanto, padahal yang bersangkutan telah menjadi penjabat Bupati Kebumen sejak Agustus 2015.

Kemudian, tanda tangan Arief berbeda, termasuk huruf BKD dalam stempel yang dibubuhkan dan surat tidak ditujukan secara langsung pada yang bersangkutan dengan mencantumkan nama.

Ini Penyebab Tenaga Honorer Belum Diangkat CPNS

Published by:

Nasib tenaga honorer kategori dua (K2) masih terkatung-katung. Pemerintah pusat mengaku tidak memiliki cukup anggaran untuk pengangkatan PNS terhadap 439.056 tenaga honorer pada tahun ini.

“DPR sendiri kan tidak menganggarkan untuk itu, pemerintah juga tidak cukup uang untuk menganggarkan, bahkan penerimaan pajak cuma 85 persen yang masuk, lebih dari 250 Triliun kita tidak mencapai target, ibaratnya kalau di rumah tangga penghasilan kita turun, gimana bayarnya? yang lama saja mau kita kurangi,” jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddi Chrisnandi.

Sebenarnya pemerintah pusat sudah menganggarkan untuk pengangkatan honorer sisa K2 tersebut, namun karena minimnya anggaran, rencana yang sudah tersusun rapi tidak bisa direalisasikan tahun ini.

“Kalau rencana kan sudah dipaparkan, tapi kemampuan keuangan pemerintah sendiri kan sangat terbatas, bahkan kurang untuk membiayai pegawainya, apalagi ditambah,” imbuhnya.

Tenaga honorer K2 sebanyak 439.056, terdiri dari tenaga kesehatan, guru honorer, penjaga sekolah, dan sebagainya. Menpan-RB belum bisa memastikan kapan tenaga honorer K2 tersebut bisa diangkat menjadi PNS.

Sebelumnya, para tenaga honorer kategori dua (K2) disarankan agar jangan cuma menuntut untuk diangkat menjadi CPNS tanpa melalui proses tes. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, bukan zamannya lagi jadi PNS lewat jalur khusus tanpa tes menyusul saat ini sudah era kompetisi pasca pemberlakuan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk itu, Bima mengimbau tenaga honorer yang tidak lolos seleksi dapat berkompetisi secara terbuka lewat formasi umum. Bila punya potensi, pasti lolos meski harus bersaing dengan fresh graduate. “Silakan bersaing sehat dengan anak-anak muda lainnya, mengikuti seleksi jalur formasi umum, kalau berkompeten kenapa enggak berkompetisi secara umum,” tegasnya dikutip dari situs BKN.

Kemenag Sragen Bantah Sediakan formasi cpns

Published by:

Kementerian Agama (Kemenag) Sragen membantah menyediakan kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI).  Hal itu terungkap dalam persidangan dugaan penipuan CPNS dengan terdakwa mantan koordinator FPI Sragen, Sarwanto alias Abu Faiz yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sragen.

Analis Jabatan, Bidang Kepegawaian, Kemenag Sragen, M. Rifai Latief, dihadirkan dalam persidangan kedua dengan agenda permintaan keterangan saksi. Kepada majelis hakim yang diketuai Agung Nugroho, Latief membantah adanya jalur belakang tanpa ujian untuk merekrut CPNS di lingkungan Kemenag Sragen.

”Selama ini hanya ada dua jalur seleksi CPNS yakni umum dan honorer khusus pegawai yang memiliki SK [surat keputusan] pengangkatan minimal 2005,” kata Latief dalam persidangan yang mendapat pengawalan dari belasan anggota FPI Soloraya itu.

Latief menegaskan sejak 2011 hingga 2014 tidak ada perekrutan CPNS di lingkungan Kemenag Sragen. Pada 2010, terdapat delapan formasi lowongan CPNS di lingkungan Kemenag Sragen. Formasi tersebut ditentukan oleh Kemenag pusat.

”Penempatan CPNS itu memang di daerah. Tetapi, jumlah formasi ditentukan pusat. Daftarnya pun harus ke Menteri Agama. Jadi, Kemenag Sragen tidak buka lowongan. Apalagi menyediakan kuota [CPNS] khusus ormas,” terang Latief.

Majelis hakim juga menghadirkan Joko Sriyono, salah satu korban penipuan CPNS yang dilakukan Abu Faiz. Warga Tanjungsari, Pungsari, Plupuh, itu mengaku sudah menyerahkan uang secara bertahap masing-masing senilai Rp50 juta, Rp36 juta dan Rp18 juta kepada Abu Faiz. Joko tergiur dengan tawaran menjadi CPNS dari Abu Faiz yang dikenalnya sebagai Ketua FPI Sragen.

”Abu Faiz melarang saya melakukan cross-check ke Kemenag Sragen. Kata dia, penerimaan CPNS itu melalui jalur belakang sehingga tidak perlu di-cross-check. Dia menjanjikan saya diterima sebagai PNS tanpa ujian. Saya juga tidak perlu membuat surat lamaran karena sudah dibuatkan dia. Jadi, saya tinggal terima jadi,” terang Joko.

Sementara itu, Abu Faiz tidak membantah keterangan yang disampaikan Latief yang didatangkan dari Kemenag sebagai saksi. Namun, dia membantah keterangan Joko yang menyebutnya telah mencatut nama FPI.

”Saya itu dulu memang ketua ormas, saya sebagai ketua ormas, tapi saya tidak menyebut nama ormas,” kata Abu Faiz.

Pernyataan dari Abu Faiz itu mendapat bantahan balik dari Joko Triyono. Dia menyebut Abu Faiz beberapa kali mengatakan dia sebagai ketua FPI Sragen. ”Dia mengaku ketua FPI Sragen. Saya sendiri pernah diberi kaus berlogo FPI oleh dia. Bahkan, saya juga pernah diajak demo oleh dia,” terang Joko.

Forum Bidan Desa PTT Menuntut Diangkat CPNS 2016

Published by:

Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia terus mendesak agar pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS. Mereka menuntut, April 2016 seluruh bidan desa PTT harus sudah mengantongi SK sebagai CPNS.

Menurut Ketua Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Eka, selama ini para bidan desa PTT mengalami ketakutan rutin setiap tahun. Yakni ketika masa kontak kerja/NRPTT menjelang habis. Mereka takut NRPTT tidak diperpanjang. Sementara, beban tugas cukup berat.

“Lihat saja banyak bidan desa yang menjadi korban ketika melaksanakan tugas, tingginya angka kematian ibu dan anak. Itulah teror yang paling menakutkan,” terang Lilik.

Menurut Lilik, pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dalam memenuhi kebutuhan rakyat yang sangat bergantung kepada bidan desa. Apalagi layanan kesehatan di desa paling banyak ditangani bidan desa.

“Hak Kepastian Kerja sangat mendesak diperoleh bidan desa saat ini. Sekaligus melepaskan belenggu teror berkepanjangan. Intimidasi yang kerap dijumpai bidan desa berupa tekanan, pungli, dan segudang arogansi birokrasi harus kita sudahi,” tegasnya.

Dia pun menyerukan para bidan desa PTT untuk tetap mengawal data base dan tuntutan pengangkatan CPNS. Lilik menambahkan, pihaknya sudah bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Menkes Nilla Moelek dalam acara peresmian kampung Keluarga Berencana (KB) sebuah perkampungan nelayan di Cirebon pada Kamis (14/1). 

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Ibu Menkes soal pengangkatan kami menjadi PNS.? Tuntutan kami, April 2016 seluruh bidan desa PTT sudah menjadi PNS,” tandasnya.

Waspada, Penipuan Penerimaan CPNS Mulai Marak

Published by:

Hingga saat ini, Pemkab Kulonprogo belum mengajukan formasi CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN). Untuk itu masyarakat diimbau agar hati-hati terhadap kabar yang tidak jelas sumbernya terhadap formasi penerimaan CPNS itu baik lewat whatsapp (WA) ataupun website yang bukan resmi dari MenPAN atau Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Dra Yuriyanti MM, meskipun ada penerimaan tidak akan secepat itu. Sebab harus melalui proses panjang, mulai dari pengusulan formasi ke MenPAN, dikeluarkan persetujuan bahwa Kulonprogo dapat sekian dari usulan atau tidak.

Lalu disetujui, dan dibuat surat resmi dari bupati, diumumkan di website BKD, ditempel di papan pengumuman, serta media massa. “Kalau belum ada hitam di atas putihnya, masyarakat agar hati-hati agar jangan sampai tertipu dengan modus penerimaan cpns,” tandas Yuriyanti.

Kebutuhan formasi di Kulonprogo memang lumayan banyak, apalagi adanya instansi baru, Dinas Kebudayaan. Kebutuhan sekitar 1.200 pegawai terutama untuk Guru SD dan pelayanan kesehatan, karena sejak tahun 2015 tidak ada penerimaan pegawai, padahal setiap tahun ada yang pensiun.

Diakui Yuriyanti, pemkab menerima pegawai tahun 2014 sedikit yaitu terisi 31 orang, jauh dari yang diusulkan. “Tahun 2015 yang kita usulkan 849 tapi tidak disetujui. Tahun 2016 ini kami belum mengirimkan penyusunan formasi karena belum ada surat dari KemenPan. Yang jelas untuk 2016 akan dilakukan review lagi dari usulan tahun sebelumnya, soalnya ada kebutuhan untuk instansi yang baru,” katanya.

Diakuinya, setiap tahun pensiunan di lingkungan Pemkab Kulonprogo cukup banyak, sekitar 200-an orang. Tahun 2015 lalu PNS yang pensiun sebanyak 175 orang, dan tahun 2016 ini reguler ada 284 orang. “Sehingga kebutuhan pegawai sudah mendesak,”ujar Yuriyanti.

Rekrutmen CPNS 2016 Formasi guru di Surabaya mendesak

Published by:

Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya menyatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru di Kota Pahlawan mendesak digelar menyusul banyaknya guru yang pensiun pada 2016.

“Kami berharap ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kota dan pemerintah pusat. Jangan sampai persoalan kekurangan guru ini berlarut-larut sehingga mengganggu dunia pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi kepada Antara di Surabaya, Senin.

Hal sama dikatakan anggota Komisi D lainnya Khusnul Khotimah. Ia mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan menggelar rekrutmen CPNS pada 2016 di sejumlah daerah khususnya Surabaya pada 29 Agustus hingga 12 September 2016.

Formasi tenaga pendidik, lanjut dia, diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya, sekitar 3.000-an. “Kami berharap proses rekrutmen CPNS dapat berjalan lancar, sehingga kebutuhan akan guru dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Menurut dia, guru-guru yang lulus tes CPNS adalah guru pilihan yang terbaik dengan memiliki kompetensi, skill, kreatif serta inovatif. “Sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan memperkirakan pada 2017 nanti pendidikan Surabaya akan kekurangan guru, sebab pada tahun ini ada sekitar 137 guru di Surabaya yang akan pensiun.

“Tapi Alhamdulillah, di sekolah-sekolah kita, tidak hanya ada guru PNS saja, ada guru non-PNS juga,” ujarnya.

Justru untuk guru SD, kata Ikhsan, dengan komposisi demikian masih ada kelebihan guru, sedangkan untuk SMP, SMA, dan SMK masih kekurangan. “Kekurangan ini untuk mata pelajaran tertentu, bisa diatasi dengan guru saling mengisi. Terutama untuk guru dengan mata pelajaran serumpun,” katanya.

Saling mengisi seperti dijelaskan oleh Ikhsan, mengakibatkan guru yang normalnya bekerja 24 jam seminggu, bisa bekerja hingga 40 jam. “Guru yang ada dioptimalkan, ini sesuai dengan Undang-Undang. Minimal 24 jam, maksimal 40 jam. Saya yakin mereka mengerti,” ujarnya.

Ikhsan menyebutkan kekhawatiran akan kekurangan guru justru untuk tahun 2017. Sebab pada tahun itu ada sebanyak 285 orang guru yang akan pensiun. Adapun rincian guru yang akan pensiun pada 2017, untuk guru SD ada 137 orang, SMP ada 62 orang, SMA sebanyak 65 orang, dan SMK ada 21 orang yang pensiun.

“Sekarang ini, kalau kami diberikan wewenang untuk merekrut guru, yang paling dibutuhkan adalah guru agama dan olahraga,” katanya.

Lulusan SMA Tak Tertampung di CPNS 2016 Sarolangun

Published by:

Lulusan Sekolah Mengengah Atas (SMA) yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Sarolangun harus mengurungkan niat. Pasalnya di 2016, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak mengajukan usul formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lulusan SMA.

“Kita telah mengajukan 700 formasi CPNS untuk 2016 ini. Tapi tidak ada formasi SLTA yang kita ajukan,” kata Sudirman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sarolangun.

Ia mengatakan tidak ada lagi jenjang pendidikan SMA yang akan diterima CPNS 2016, karena kebutuhan tenaga yang akan diisi lulusan SMA tidak ada lagi. “Saat ini pegawai kita yang basih banyak kekurangan ada guru dan tenaga medis. Makanya untuk formasi SLTA tak kita ajukan. Yang kita ajukan untuk sarjana,” ujarnya.

Terkait pengajuan usul 700 formasi CPNS, pemkab masih menunggu petunjuk persetujuan Pemerintah Pusat. “Kapan dilakukan tesnya kita masih menunggu petunjuk dari pusat. Sebab apakah usulan kita diterima semuanya kita juga belum mendapat informasinya,” ucapnya.

Namun seperti pada tahun-tahun sebelumnya, usul itu sebagiannya pasti bakal disetujui. Apalagi, tutur Sudirman, saat ini beban belanja untuk PNS Sarolangun masih di bawah 50 persen.

“Kalau diterima sekitar 300 formasi itu sudah lumayan untuk menutupi kekurangan PNS yang ada saat ini,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, pada 2016 Pemkab Sarolangun akan merekrut CPNS. Pemkab telah mengajukan 700 formasi telah diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).”Ya, kita menerima CPNS tahun ini, 700 formasi telah kita ajukan ke pusat,” kata Sekda Sarolangun, Thabroni Rozali, beberapa waktu lalu.

Puluhan CPNS Honorer K2 OKU Selatan Ikuti Tes Kesehatan

Published by:

Puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dari jalur honorer Kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Muaradua.

Direktur RSUD Muaradua, Dr Mery Astuti menyatakan, sedikitnya 90 CPNS merupakan guru dan pegawai teknes dari jalur Honorer K2 dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Hanya saja, ada dua orang CPNS tidak hadir dalam pemeriksaan dilakukan serentak tersebut.

“Sesuai permintaan BKD 90 CPNS. Tetapi ada dua orang tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini,” katanya.

Sementara, Yati, salah seorang CPNS, berharap dirinya dapat lolos dalam tes kesehatan tersebut.

Adapun tes kesehatan yang mereka jalani diantaranya, tes mata, tinggi badan, berat badan serta tes urine.

“Harapan saya bisa lolos tes, sehingga bisa menjadi PNS nantinya. Karena menjalani honor selama ini sudah bertahun – tahun. Dan itu bukanlah waktu yang singkat,” tambahnya.

Contoh Soal CPNS Tes Wawasan Kebangsaan

Published by:

Contoh Soal CPNS. Berikut Contoh Soal CPNS Kategori Wawasan Kebangsaan:

1.    Berikut ini yang merupakan fungsi negara menurut Merriam Budiarjo adalah …
A.    menegakkan keadilan
B.    membantu menyejahterakan rakyat
C.    memberantas kebodohan
D.    mengentaskan kemiskinan
E.    memberantas buta huruf

2.    Yang termasuk unsur-unsur konstitusif suatu negara adalah ….
A.    rakyat, wilayah, dan undang-undang
B.    rakyat, wilayah, dan pengakuan negara lain
C.    rakyat, wilayah, dan pemerintah
D.    undang-undang, rakyat, dan UUD 1945
E.    undang-undangdan pengakuan dari negara lain

3.    Kewajiban warga negara di bidang hukum menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 1 adalah …
A.    menggerakkan masyarakat untuk beribadah
B.    kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan
C.    kewajiban membuat pearaturan yang adil
D.    mendukung suksesnya wajib belajar sembilan tahun
E.    kewajiban mematuhi segala peraturan hukum

4. Suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta, merupakan pengertian ideologi …
A. Kapitalisme
B. Komunisme
C. Fasisme
D. Pancasila
E. Sosialisme

5. Yang bukan merupakan fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara adalah …
A. Sebagai dasar negara
B. Sebagai sumber dari segala sumber hukum
C. Dasar dalam penyelenggaraan negara
D. Sebagai pandangan hidup
E. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia

6. Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang)disebut …
A. Keadilan Distributif(iustitia distributiva)
B. Keadilan legal (iustitia Legalis)
C. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa)
D. Keadilan Sosial
E. Keadilan Komutatif (iustitia commutativa)

7. UUD 1945 adalah dasar hukum tertulis (hukum dasar) yang disahkan menjadi undang-undang oleh negara secara PPKI pada tanggal …
A. 22 Juni 1945
B. 29 April 1945
C. 17 Juli 1945
D. 18 Agustus 1945
E. 20 Agustus 1945

8. Periode Diberlakukanya Konstitusi RIS pada tanggal …
A. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
B. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
C. 5 Juli 1959 – 1966
D. 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998
E. 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999

9. Perubahan amandemen pertama yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan terjadi pada tanggal …
A. 1-11 Agustus 2002
B. 1-9 November 2001
C. 7-18 Agustus 2000
D. 14-21 Oktober 1999
E. 21 -24 Mei 1998

10. Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama–sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Merupakan pengertian dari …
A. Bangsa
B. Negara
C. Pemerintahan
D. Budaya politik parokial
E. Budaya politik kaula/subjek

11. Yang termasuk pendekatan teoritis adalah …
A. Teori ketuhanan
B. Pendudukan
C. Proklamasi
D. Penarikan
E. Pembentukan baru

12. Yang bukan termasuk fungsi umum negara adalah …
A. Melaksanakan ketertiban
B. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
C. Pertahanan dan keamanan
D. Menegakkan keadilan bagi setiap warga Negara
E. Adanya penegakan hukun yang adil

13. Yang bukan termasuk unsur-unsur negara adalah
A. Rakyat
B. Wilayah
C. Pertumbuhan primer dan sekunder
D. Pemerintahan yang berdaulat
E. Pengakuan negara lain

14. Peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan) merupakan pengertian dari …
A. Konstitusi
B. Hukum
C. Sumber hukum
D. Yurisprudensi
E. Undang-undang

15.Yang tidak termasuk hak asasi pribadi adalah
A. Hak mengemukakan pendapat
B. Hak memeluk agama
C. Hak beribadah
D. Hak memiliki sesuatu
E. Hak kebebasan berorganisasi/berserikat

Jawaban:

1. B.    membantu menyejahterakan rakyat
2. C.    rakyat, wilayah, dan pemerintah
3. B.    kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan

4. A Kapitalisme
5. C Dasar dalam penyelenggaraan negara
6. E Keadilan Komutatif (iustitia commutative)

7. D 18 Agustus 1945
8. A 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
9. D 14 – 21 Oktober 1999

10. B. Negara
11. A .Teori Ketuhanan
12. E. Adanya penegakan hukum yang adil
13. C. Pertumbuhan primer dan sekunder
14. B. Hukum
15. D. Hak memiliki sesuatu